Jelang Evaluasi Tingkat Provinsi, Bawaslu Kabupaten Serang Genjot Capaian Kinerja dan Tertib Administrasi Melalui Kegiatan Selasar
|
SERANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang kembali menggelar kegiatan rutin "Selasar Bawaslu" pada Selasa (17/11/2026). Pertemuan internal ini berfokus pada percepatan penyelesaian program kerja, penertiban administrasi, serta evaluasi capaian kinerja menjelang rapat evaluasi bersama Bawaslu Provinsi yang dijadwalkan pada 25 November mendatang.
Dalam pembahasan terkait Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU), setiap divisi dan subbagian diinstruksikan untuk segera menuntaskan program kerja yang telah disepakati. Seluruh kegiatan diwajibkan memiliki dokumen pendukung yang lengkap—mulai dari laporan kegiatan, berita acara, daftar hadir, dokumentasi foto, hingga dokumen tindak lanjut—sebagai bahan penyusunan laporan kinerja akhir tahun.
Pada masa non-tahapan ini, masing-masing divisi memaparkan progres serta fokus kerjanya:
Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat: Telah merampungkan pendataan kader penggerak pengawasan dan memastikan tiga dari enam indikator kinerja berjalan. Fokus ke depan adalah menuntaskan laporan sosialisasi pencegahan, pemetaan kerawanan pemilu, serta menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) kerja sama.
Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa: Memfokuskan indikator kinerja pada analisis kajian hukum, sosialisasi produk hukum melalui JDIH, serta penyusunan laporan tahunan yang mencakup konsolidasi demokrasi dan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.
Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi: Fokus melakukan inventarisasi, pemisahan, serta digitalisasi arsip dan barang bukti dugaan pelanggaran antara Pemilu dan Pemilihan.
Pengelolaan PPID dan SKM: Layanan informasi publik terus ditingkatkan melalui digitalisasi dan klasifikasi dokumen pada penyimpanan terpusat agar mudah diakses. Sementara itu, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk empat jenis layanan telah selesai dilaksanakan secara daring melalui situs web Bawaslu dan kini menunggu arahan provinsi untuk penyusunan laporan akhirnya.
Bawaslu Kabupaten Serang juga menaruh perhatian khusus pada penguatan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS). Langkah yang akan diambil meliputi pembaruan Surat Keputusan (SK) Pokja, peningkatan kapasitas pegawai, penjajakan kerja sama dengan tenaga profesional, pembuatan konten edukasi yang ramah dipahami, serta peningkatan fasilitas layanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Menutup jalannya rapat, pimpinan Bawaslu Kabupaten Serang menegaskan agar seluruh jajaran bekerja secara efektif, melengkapi seluruh bukti administrasi, dan segera menghimpun data kinerja. Pembahasan teknis lanjutan terkait tindak lanjut rapat ini akan kembali dimatangkan dalam rapat pleno berikutnya.
Penulis: Sibti dan Sarbini
Foto: Sarbini