Bawaslu Kabupaten Serang Terima 21 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemillihan

Serang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang menerima 21 laporan kasus dugaan pelanggaran pemillihan. Dari 21 laporan tersebut melibatkan pasangan calon kepala daerah ataupun penyelenggara Pemilu. Sabtu, 19 Oktober 2024

Berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten Serang, 21 laporan yang masuk terdiri dari sembilan dugaan politik uang, lima dugaan pelanggaran netralitas ASN, tiga laporan terkait kode etik penyelenggara, dua laporan pelanggaran kampanye, satu laporan perusakan APK, dan satu laporan badan ad hoc.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Serang, Abdul Holid, mengatakan, selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2024, ia sudah mendapatkan laporan terkait dugaan pelanggaran dan temuan dugaan pelanggaran.

“Jadi memang mayoritas laporan yang masuk terkait dugaan kampanye yang tidak sesuai dengan politik uang dan netralitas ASN,” katanya,.

Holid mengungkapkan, seluruh laporan yang masuk sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Serang.

“Jadi dari 23 temuan dan laporan itu semua sudah selesai per Kamis, 18 Oktober kemarin. Itu sudah keluar hasilnya semua,” ungkapnya.

Holid juga menerangkan bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan, ada dua laporan yang ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada PPK terkait dengan rekrutmen KPPS.

Selain itu, ada dua laporan lainnya yang juga rekomendasinya disampaikan kepada Bupati Serang, yakni berkaitan dengan netralitas kepala desa.

“Kasus Kepala Desa Cikande Permai dan Mancak itu rekomendasinya ke Bupati. Karena untuk pidana Pemilunya tidak terbukti, namun ada netralitas yang dilanggar. Karena SK kepala desa dari Bupati, maka rekomendasi diberikan kepada Bupati,” ujarnya.

Selain laporan, Bawaslu Kabupaten Serang juga menangani sebanyak dua temuan kode etik penyelenggara, yakni di Kecamatan Gunungsari dan Jawilan, berkaitan dengan pleno DPTB.

“Pleno di tingkat kecamatan itu diduga ada ketidaksesuaian angka hasil coklit dan yang diplenokan. Ini semua sudah selesai karena dua temuan ini sebelum masuk tahapan kampanye,” ujarnya.

Di masa kampanye seperti saat ini, Holid mengingatkan jika ada aturan-aturan yang mengatur mengenai persoalan kampanye, yakni di PKPU Nomor 13 Tahun 2024, semua sudah diatur secara terperinci mulai metode, materi hingga larangannya.

“Jadi kami mengimbau kepada dua pasangan calon, LO, ataupun tim suksesnya agar mengikuti aturan yang sudah diatur terkait dengan kampanye,” ujarnya.