SENGKETA

PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SERANG
2018

Pengertian Sengketa Pemilu

Sengketa  Pemilu  adalah  sengketa  yg  terjadi antar   Peserta   Pemilu  &  sengketa  Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat   dikeluarkannya   keputusan  KPU,  KPU Provinsi, KPU Kab/Kota.

Jenis Sengketa
Sengketa Pemilu meliputi;
1.Antar peserta pemilu
2.Antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sbg akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Prov. & KPU Kab/Kota
(Perbawaslu 18 Thn 2017 Psl 3)
Sengketa juga dpt digolongkan menjadi: sengketa proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan

Objek Sengketa
Objek sengketa meliputi:
-Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
-Keputusan sebagaimana dimaksud adalah dlm bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.
Perbawaslu 18 Thn 2018 Psl 4

Wewenang Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Kab/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelsaian sngketa proses pemilu di wil Kab/Kota.
(UU 7/2017 ttg Pemilu Psl 103 Point C)
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.
(Perbawaslu 18 Thn 2018 Psl 5 Point 3)

Siapa saja pihak pemohon sengketa?
a.Partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
b.Partai Politik Peserta Pemilu;
c.Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;
d.Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
e.Calon anggota DPD;
f.Bakal Pasangan Calon; dan
g.Pasangan Calon.
(Perbawaslu 18 Thn 2018 Psl 7)

Siapa saja pihak termohon?
Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas:
KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan
Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta.
(Perbawaslu 18 Thn 2017 Psl 8)

Bagaimana Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diajukan?
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara:
Langsung yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
Tidak Langsung yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, Kab/Kota.
Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU. (Perbawaslu 18 Thn 2017 Psl 12)

Bagaimana Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diajukan?
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara:
Langsung yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
Tidak Langsung yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, Kab/Kota.
Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU. (Perbawaslu 18 Thn 2017 Psl 12)

Mekanisme Permohonan Sengketa
-Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dituangkan dalam formulir PSPP 01. (Perbawaslu 18 /18 Psl 13 Poin 1), diajukan di Sekretariat Bawaslu.
-Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya disertai bukti dibuat dalam 4 (empat) rangkap. Serta dokumen digital dengan format word. (Perbawaslu 18 /18 Psl 13 Poin 2)
-Bukti dimaksud disusun dalam daftar bukti sesuai dengan uraian Permohonan tertulis. (Perbawaslu 18 /18 Psl 13 Poin 3)
-Petugas Penerima Permohonan memeriksa kelengkapan dokumen/berkas administrasi Permohonan. (Perbawaslu 18 /18 Psl 15 Poin 1)
-Petugas mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapannya. Dituangkan dlm formulir model PSPP 02.
-Petugas Penerima Permohonan melakukan verifikasi formal terhadap dokumen/berkas administrasi Permohonan dan disampaikan kepada pejabat struktural di bidang penyelesaian sengketa untuk dilakukan verifikasi materil.

Bagaimana Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diajukan?
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara:
Langsung yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
Tidak Langsung yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, Kab/Kota.
Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU. (Perbawaslu 18 Thn 2017 Psl 12)

Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan dinyatakan lengkap, petugas meregister Permohonan yang dituangkan dalam formulir PSPP 05. (Perbawaslu 18/18 Psl 15A Point 3)
-Apabila dlm jangka waktu tsb Pemohon tidak melengkapi berkas Permohonannya, petugas penerima permohonan menyampaikan surat pemberitahuan bhw Permohonan tidak dapat diregister dgn menggunakan formulir PSPP 07. (Perbawaslu 18/18 Psl 15A Point 4)
-Dlm hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu (3 hr) Bawaslu menyatakan Permohonan tidak dapat diterima melalui penyampaian pemberitahuan tertulis yg dituangkan dlm formulir model PSPP 06. (Perbawaslu 18/18 Psl 13 Point 4 dan 5)

Uraian dalam Permohonan
(Perbawaslu 18/18 Psl 13)
-Identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah.

  • Identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faksimile.
    -Uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
    -Kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu.
    Kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
    Uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;
    Penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kerugian langsung Pemohon atas objek yang disengketakan;
    Uraian alasan Permohonan sengketa proses Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan
    Hal yang dimohonkan untuk diputus.

Penyelsaian Sengketa Proses Pemilu
Penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat dilakukan dengan cara Mediasi, dan dilanjutkan dg Adjudikasi jika tdk trcapai kesepakatan dlm mediasi.
(Perbawaslu 18/17 Psl 2 Point 2)
Mediasi = Proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan
para pihak untuk memperoleh kesepakatan.
(Perbawaslu 18/18 Psl 1 Point 18)
Adjudikasi = Proses persidangan penyelesaian sengketa proses
Pemilu.
(Perbawaslu 18/18 Psl 1 Point 19)

Pelaksanaan Mediasi
Bawaslu melakukan Mediasi terhadap Permohonan yang telah diregister. (Perbawaslu 18 /18 Psl 19 Point 1)
Bawaslu menentukan jadwal pelaksanaan Mediasi. (Perbawaslu 18 /17 Psl 19 Point 2)
Bawaslu melakukan pemanggilan para pihak untuk menghadiri Mediasi menggunakan formulir Model PSPP 11. (Perbawaslu 18 /17 Psl 19 Point 3)
Mediasi wajib dihadiri Pemohon dan Termohon. (Perbawaslu 18 /17 Psl 19 Point 4)
Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon tidak menghadiri pemanggilan pertama, Bawaslu menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali. (Perbawaslu 18 /17 Psl 19 Point 5)

Apabila Pemohon tidak menghadiri Mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu menyatakan Permohonan gugur dan dituangkan dalam formulir Model PSPP 24. (Perbawaslu 18/17 Psl 19 Point 6)
Apabila Termohon tidak menghadiri Mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu menyatakan Mediasi tidak mencapai kesepakatan dan dituangkan dalam formulir model PSPP 16. (Perbawaslu 18/17 Psl 19 Point 7)

Ketentuan-ketentuan dlm Proses Mediasi
Bawaslu menjadi Mediator para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (Perbawaslu 18/17 Psl 20 Point 1)
Bawaslu dalam mediasi berpegang pada asas pemilu dan prinsip penyelesaian sengketa proses pemilu. (Perbawaslu 18/18 Psl 20 Point 2)
Pelaksanaan mediasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup. (Perbawaslu 18/17 Psl 20 Point 3)
Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dipimpin oleh paling sedikit 1 (satu) Mediator. (Perbawaslu 18/17 Psl 20 Point 4). Dpt dibantu Tim Mediasi 2 Orang Pegawai Bawaslu utk bertugas sbg Sekrtaris dn Notulen. (Perbawaslu 18/17 Psl 22)

Alur Proses Mediasi
Pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka. (Perbawaslu 18/17 Psl 21 Point A)
Penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak. (Perbawaslu 18/17 Psl 21 Point B)
Perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu. (Perbawaslu 18/17 Psl 21 Point C)
Penyusunan kesepakatan para pihak oleh Mediator. (Perbawaslu 18/17 Psl 21 Point D)
Penandatangan berita acara kesepakatan atau
ketidaksepakatan. (Perbawaslu 18/17 Psl 21 Point E)

Adjudikasi
-Bawaslu membentuk majelis Adjudikasi. (Perbawaslu 18/18 Psl 25 Poin 1)
-Jumlah anggota Majelis Adjudikasi Bawaslu Kab/Kota yg anggotanya 5 orang, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (Perbawaslu 18/18 Psl 25 Poin 2)
-Dalam hal jumlah anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat kekurangan, Majelis Adjudikasi dapat ditambahkan dari Pengawas Pemilu setingkat diatasnya. (Perbawaslu 18/18 Psl 25 Poin 6)
-Anggota Majelis pengganti sebagaimana dimaksud hanya mengajukan pendapat secara tertulis kepada Pleno Bawaslu Kab/Kota dan tidak mempunyai kewenangan mengambil putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu. (Perbawaslu 18/18 Psl 25C Poin 2)

-Dlm hal terdpt kejadian luar biasa, Mediasi dan/atau adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu di suatu wilayah administrasi Pengawas Pemilu bersangkutan dapat dilaksanakan atau dipindah ke tempat lainnya. (Perbawaslu 18/18 Psl 25A Poin 1)
-Pemindahan lokasi sbgmana dimaksud didasarkan pada pertimbangan antara lain: bencana alam, kerusuhan, peperangan, kebakaran, pemogokan massa, ancaman keamanan/keselamatan, dan/atau daerah pemekaran yang masih berada pada daerah induk. (Perbawaslu 18/18 Psl 25A Poin 2)

Tim Adjudikasi
(Perbawaslu 18/18 Psl 26)
Majelis sidang dibantu oleh tim Adjudikasi.
Tim Adjudikasi paling sedikit 4 (empat) orang Pegawai di Kabupaten yang dapat terdiri atas:
1 (satu) orang sekretaris.
1 (satu) orang asisten majelis sidang.
1 (satu) orang notulen.
1 (satu) orang perisalah.

-Sekretaris Adjudikasi merupakan pegawai pada Sekretariat Bawaslu yg berstatus Aparatur Sipil Negara yang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan.
-Asisten Majelis Sidang merupakan Pegawai pada Sekretariat Bawaslu yang bertugas untuk membantu Pimpinan Majelis Sidang dalam memimpin jalannya Adjudikasi dan menyusun rancangan putusan.
-Notulen merupakan Pegawai pada Sekretariat Bawaslu yg bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan.

Perisalah merupakan Pegawai pada Sekretariat
Bawaslu yg bertugas untuk melakukan:
a.Pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Jawaban pihak terkait, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan.
b.Pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.

Alat Bukti
Alat bukti dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdiri atas:
Surat (Surat Keputusan/Berita Acara KPU, dan dokumen tertulis lainnya)
Keterangan Pemohon dan Termohon;
Keterangan Saksi.
Keterangan Ahli.
Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya.
Pengetahuan majelis sidang.
Keterangan pemantau pemilu yang terakreditasi di KPU
(Perbawaslu 18/17 Psl 31 Poin 1)

Syarat-syarat Saksi
Saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:
-Berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin.
-Berakal sehat.
-Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari Pemohon dan Termohon.
-Berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa.
-Menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
(Perbawaslu 18/17 Psl 31, Point 4 huruf b)

Pelaksanaan Adjudikasi
(Perbawaslu 18/17 Psl 33)
-Majelis sidang menentukan jadwal pelaksanaan Adjudikasi menggunakan formulir Model PSPP 17.
-Dalam hal termohon tidak hadir pada penyampaian panggilan sebagaimana dimaksud, majelis sidang melakukan pemanggilan kepada pihak termohon untuk hadir dalam Adjudikasi.
-Dalam hal Pemohon dan Termohon tidak menghadiri sidang Adjudikasi pada pemanggilan pertama, majelis sidang menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali menggunakan formulir model PSPP 19.

-Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri sidang adjudikasi setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan, Majelis Sidang membuat putusan Permohonan gugur menggunakan formulir Model PSPP 25.
-Dalam hal Termohon tidak menghadiri sidang Adjudikasi setelah 2(dua) kali dilakukan pemanggilan, proses Adjudikasi tetap dilanjutkan utk membuat putusan.
-Dalam hal Pemohon dan Termohon tidak menghadiri Adjudikasi pada pemanggilan kedua, Majelis Sidang membuat putusan Permohonan gugur menggunakan formulir Model PSPP 25.
-Dalam hal dibutuhkan sidang Adjudikasi lanjutan, Majelis Sidang menyampaikan jadwal sidang lanjutan secara lisan sekaligus sebagai panggilan resmi kepada para pihak untuk menghadiri sidang ajudikasi berikutnya.

Tahapan Sidang Adjudikasi
Adjudikasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
-Penyampaian pokok Permohonan Pemohon.
-Jawaban Termohon.
-Tanggapan pihak terkait.
-Pembuktian.
-Kesimpulan para pihak.
-Putusan.
(Perbawaslu 18/17 Psl 33)

Hal yg hrs dilakukan sebelum Adjudikasi
1.Majelis Sidang meminta Termohon untuk menyampaikan jawaban Termohon.
2.Jawaban Termohon disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak berita acara Mediasi tidak tercapai kesepakatan ditandatangani.
3.Jawaban Termohon disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia menggunakan formulir PSPP 20 sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap Asli yang dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap salinan yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukumnya dan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data.

Putusan Penyelesaian Sengketa
(Perbawaslu 18/18 Psl 37)
-Putusan mengenai penyelesaiaan sengketa proses pemilu dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait.
-Putusan berisi:
a.Kepala putusan yang terdiri dari lambang garuda, nama lembaga, putusan, nomor registrasi, kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
b.Identitas Pemohon dan Termohon.
c.Permohonan Pemohon.
d.Jawaban Termohon.
e.Tanggapan pihak terkait.
f.Bukti.

-keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan;
-pertimbangan hukum yang terdiri atas:
a.Kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
b.Kedudukan hukum.
c.Tenggang waktu pengajuan Permohonan.
d.Pokok permohonan.
e.Kesimpulan.
f.Amar Putusan.

SALINAN PUTUSAN
(Perbawaslu 18/17 Psl 42)
-Salinan Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan pihak terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan dibacakan.
-Dalam hal salinan putusan sebagaimana dimaksud blm dapat diberikan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesudah membacakan putusan memberikan petikan amar putusan kepada para pihak pada hari yang sama putusan dibacakan.
-Salinan putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan kepada Bawaslu pada hari yang sama putusan dibacakan dalam bentuk softcopy format word dan .jpg dan hardcopy pada hari berikutnya.
-Putusan diumumkan di Sekre Bawaslu dn SIPS Bawaslu/medi informasi lainnya.

Koreksi Putusan
-Bawaslu berwenang melakukan koreksi trhdp Putusan penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota apabila bertentangan dgn peraturan perundang-undangan.
-Koreksi putusan dpt diajukan oleh pihak Pemohon yang dirugikan atas putusan itu paling lama 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan.
-Koreksi Putusan merupakan bagian dari upaya administrasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.
-Dlm hal terdpt permohonan koreksi, Bawaslu melakukan koordinasi dg KPU, agar KPU dpt menunda pelaksanaan putusan. (Perbawaslu 18/17 Psl 43)

-Bawaslu menerbitkan hasil koreksi paling lama 2 (dua) hari sejak Permohonan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota diserahkan.
-Hasil koreksi Bawaslu dapat berupa:
a. menolak Permohonan koreksi Pemohon; atau
b. menerima Permohonan koreksi Pemohon.
-Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil koreksi dengan menerbitkan putusan baru paling lama 1 (satu) hari sejak hasil koreksi diterima oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
-Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan salinan putusan baru kepada para pihak yang bersengketa.

Gugurnya Permohonan Sengketa
(Perbawaslu 18/17 Psl 35)
Permohonan dinyatakan gugur apabila;
1.Pemohon meninggal dunia.
2.Pemohon tdk hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses Mediasi pertama.
3.Pemohon tdk hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses Adjudikasi.
4.Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon pada saat proses penyelsaian sengketa proses Pemilu.
5.Pemohon mencabut Permohonannya.
-Terhadap Permohonan yg gugur, Pemohon tidak dpt mengajukan
Permohonan kembali.
-Dlm hal permohonan gugur, Majelis sidang membuat Putusan mengenai gugurnya Permohonan
-Sekretaris sidang memberitahukan kpd para pihak mengenai Putusan gugurnya Permohonan dn mengumumkan pda Papan Pengumuman Sekrtariat Bawaslu.