Bawaslu Kabupaten Serang Sambut Baik Putusan MK Soal UU Pilkada

Sumber Foto: Facebook Ari Setiawan

Bawaslu Kabupaten Serang – Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (29/1/2020) telah memutuskan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota melalui putusan nomor 48/PUU-XVII/2019, Bawaslu Kabupaten Serang menyambut baik, karena putusan tersebut menurut Ari Setiawan, koordinator divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kabupaten Serang mengatakan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan dalam pilkada 2020 memiliki wewenang.

“Dengan adanya putusan itu berarti lebih terang posisi Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan atau tugas dan fungsinya, baik pengawasan, pencegahan, dan penindakan untuk melaksanakan pilkada 2020, karena ini menjadikan terang bagi bawaslu, bahwa kita dalam menjalankan tugas nanti itu tidak ada pertanyaan lagi, apakah bawaslu punya kewenangan berdasarkan uu 10 nomor tahun 2016 atau tidak. Berdasarkan putusan mk itu, bawaslu punya wewenang”, ungkapnya

Ia pun akan menyampaikan putusan itu kepada pengawas di tingkat bawah.

“Bawaslu akan melakukan tindak lanjut terkait dengan putusan, kita akan sampaikan putusan itu di seluruh elemen pengawas di tingkat bawahnya, supaya mereka yakin dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tidak ada persoalan”, terangnya

“Hari ini kita diyakinkan bahwa Bawaslu yang disebutkan dalam UU 10/2016 adalah Bawaslu yang disebut dalam UU 7/2017 baik dari struktur mekanisme pemilihan, tugas dan tanggung jawab itu sesuai dengan putusan MK”, tambahnya.

Sesungguhnya menurutnya putusan MK sangat ditunggu-tunggu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya untuk meyakinkan kinerja Bawaslu dalam mengawasi tahapan Pilkada

“memang bawaslu kabupaten/kota sangat menunggu, jika karena kemarin belum yakin walau kesiapan dalam melakukan pengawasan penindakan sudah siap, tetapi berbicara dasar keyakinan hukumnya seperti apa inilah menjadi menjadi dasar hukum”, ujarnya

Masyarakat diharapkan tidak hawatir kepada Bawaslu akan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota karena putusan MK bersifat final dan mengikat.

“kami berharap seluruh masyarakat terutama jajaran pengawas tingkat di bawah tidak perlu hawatir lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena jaminannya sudah jelas berdasarkan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah diuji di MK yang bersifat final dan mengikat”, pungkasnya.

Berikut Salinan Putusan MK nomor 48/PUU-XVII/2019 File Putusan MKRI 6743.pdf

You may also like...

2 Responses

  1. Ocit Abdurrosyid Siddiq berkata:

    Semakin menguatkan status Bawaslu Kabupaten dan Kota dalam menjalankan tugasnya. Kini sudah tidak ada keraguan lagi, bahwa Panwaslu adalah Bawaslu.

    Selamat menjalankan tugas. Semoga amanah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *